Keputusan Presiden terpilih, Prabowo Subianto membentuk kabinet gemuk, bukan sekadar bagi-bagi “kue” kekuasaan. Dengan merangkul semua golongan, Prabowo ingin menciptakan politik yang tenang untuk memimpin Indonesia 5 tahun ke depan.
Begitu penilaian Direktur Eksekutif Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC) Dimas Oky Nugroho saat menjadi narasumber di Podcast Ngegas Rakyat Merdeka, Rabu (16/10/2024). Dalam podcast yang dipandu wartawan Rakyat Merdeka Siswanto tersebut, Dimas menyebut, Prabowo tengah membangun sebuah front nasional seperti yang pernah dilakukan Presiden Soekarno.
“Seluruh kekuatan nasional yang ada itu dirangkul oleh negara untuk menjadi sebuah kekuatan yang manifes (tampak),” ujar Dimas.
Dengan begitu, lanjut Dimas, Pemerintah mampu menciptakan keseimbangan politik, stabilitas politik, dan menjalankan program yang bertujuan memajukan negara di berbagai sektor. “Misalnya membangun ekonomi, politik, sosial budaya dan lain sebagainya,” tuturnya.
Dimas menilai, menjadi sebuah keniscayaan bagi pemerintahan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka untuk merangkul semua potensi bangsa. Tidak lagi hanya mengandalkan kekuatan politik yang berbasis partai, tapi juga menggalang unsur masyarakat sipil. Baik itu organisasi masyarakat, kaum intelektual, akademisi, media, maupun generasi milenial. Atau bahkan influencer (pemengaruh) yang sekarang menjadi sebuah aktor signifikan dalam konteks konsolidasi politik kekinian.
Sebab, kata Dimas, situasi geopolitik dan geoekonomi dunia menjadi tantangan besar bagi pemerintahan berikutnya. “Maka, pemerintahan Prabowo-Gibran harus bisa memastikan bahwa Indonesia akan baik-baik saja di tengah situasi yang tidak menentu dan tidak pasti,” ucapnya.
Di sisi lain, sambung Dimas, Pemerintah perlu mendapatkan optimisme publik sebagai salah satu indikator persatuan yang guyub. Mengingat, masih banyak nada sumbang di dunia maya terkait pemanggilan sejumlah nama calon menteri Prabowo.
Karena itu, kata Dimas, ke depan perlu ada evaluasi terhadap sepak terjang para calon menteri tersebut. Agar program Pemerintah tidak terhambat, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
“Jangan sampai kinerja individual menteri atau kepala badannya kurang baik yang justru berpengaruh terhadap performa pemerintahan secara keseluruhan,” jelasnya.
Staf Khusus di Kantor Staf Kepresidenan (KSP) pada 2016-2018 ini menjelaskan, kabinet gemuk milik Prabowo juga berpotensi menimbulkan persoalan tersendiri. Apalagi ada beberapa kementerian yang dipecah dan lembaga yang ditambah.
Hal ini, menurutnya, harus diantisipasi sejak dini, agar koordinasi antarkementerian/lembaga berlangsung lancar dan tidak tumpang tindih dalam menjalankan fungsinya masing-masing.
Peraih gelar doktor bidang antropologi politik dari University of New South Wales ini menambahkan, adanya pemisahan dan penambahan kementerian/lembaga membuat kinerja kabinet Prabowo tidak bisa langsung gaspol. Perlu adaptasi dan banyak peraturan yang harus diubah.
Meski begitu, Dimas optimis, kabinet yang dibentuk mampu mewujudkan keinginan Prabowo untuk menumbuhkan ekonomi Indonesia ke angka 8 persen.
“Kita apresiasi dan publik harus empati terhadap pemerintahan Prabowo karena tidak mudah memimpin Indonesia. Kita tahu Prabowo punya keinginan untuk membangun Indonesia,” pungkasnya.